Forum Ormas Jateng Dukung Perampasan Aset Koruptor dan Penghapusan Tunjangan DPR/DPRD

• 

SEMARANG, JURNALJATENG.id – Forum Organisasi Masyarakat (Ormas) Jawa Tengah Bersatu menyatakan sikap tegas mendukung perampasan aset hasil tindak pidana korupsi,

Selain itu, Forum juga mendesak penghapusan berbagai tunjangan yang dinilai tidak relevan bagi anggota DPR maupun DPRD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Koordinator Forum Ormas Jateng Bersatu, Doni Sahroni, menilai praktik pemberian tunjangan berlapis kepada wakil rakyat kerap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Apalagi, ungkap Doni, banyak tunjangan dianggap tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat.

“Tunjangan-tunjangan yang tidak relevan harus dihapus. Bukan hanya untuk DPR, tetapi juga DPRD provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Doni saat ditemui di sekretariat Forum di kawasan Mugas Semarang Senin (8/9).

Dorongan Reformasi Anggaran

Menurut Doni, sikap kritis terhadap fasilitas dan tunjangan legislatif harus terus digaungkan karena menyangkut penggunaan APBN maupun APBD yang bersumber dari pajak rakyat.

Ia menegaskan, reformasi anggaran harus dimulai dari lembaga perwakilan agar publik percaya wakil rakyat benar-benar menjalankan fungsi kontrol, legislasi, dan anggaran dengan integritas.

“Kalau tunjangan yang tidak ada kaitannya dengan fungsi kerja tetap dipertahankan, rakyat makin tidak percaya.

Sebaliknya, penghapusan tunjangan yang tidak relevan akan meningkatkan citra positif DPR maupun DPRD di mata masyarakat,” ujarnya.

Doni juga menyinggung perbandingan tunjangan rumah yang diterima DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.

Di Jawa Tengah, tunjangan rumah DPRD mencapai Rp72,3–79,6 juta per bulan untuk pimpinan, dan sekitar Rp70 juta untuk anggota.

Tuntutan Reformasi

Forum Ormas Jateng Bersatu menilai tunjangan rumah, transportasi, komunikasi, hingga reses yang besar sebaiknya dihapus karena tidak berkaitan langsung dengan fungsi legislatif.

“Kebijakan penghapusan tunjangan yang tidak relevan harus direalisasikan agar anggaran digunakan lebih produktif, bukan untuk konsumsi elite legislatif,” kata Doni.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan dukungan penuh terhadap perampasan aset hasil korupsi.

Menurut Doni, langkah tersebut penting untuk memulihkan kerugian negara yang tidak bisa ditutup hanya dengan hukuman penjara.

“Korupsi sudah merusak sendi-sendi bangsa. Karena itu, perampasan aset harus dijalankan tegas agar memberi efek jera. Negara harus berani, jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Gerakan Masyarakat Sipil

Forum Ormas Jateng Bersatu siap menggalang dukungan masyarakat sipil guna mendorong realisasi penghapusan tunjangan yang membebani keuangan negara dan daerah.

“Kami siap membangun gerakan moral bersama masyarakat sipil di Jawa Tengah, bahkan nasional, untuk menagih komitmen pemerintah dan legislatif. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga keadilan sosial,” tegas Doni.

Ia menambahkan, pihaknya segera mengirimkan surat resmi ke lembaga terkait agar undang-undang perampasan aset dan kebijakan penghapusan tunjangan DPR maupun DPRD segera terealisasi.