Revisi UU Perindustrian Diserap dari Kendal, DPD RI Soroti Pesatnya Kinerja Kawasan Industri
JURNALJATENG,KENDAL– Pesatnya geliat industri di Kabupaten Kendal menarik perhatian Komite IV DPD RI. Dalam kunjungan kerja yang digelar di Kampus Politeknik KIK, Senin (26/1/2026).
Rombongan senator hadir untuk menyerap aspirasi daerah terkait penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin bersama Ketua Komite IV Achmad Mawardi, dan disambut Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari beserta jajaran pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Bupati Kendal menegaskan bahwa keberadaan Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain mendorong lonjakan investasi hingga Rp 15,85 triliun—tertinggi di Jawa Tengah—kawasan ini juga menyerap lebih dari 76 ribu tenaga kerja, mayoritas warga lokal.
Tak hanya industri besar, Kendal juga memiliki sekitar 28 ribu industri kecil yang turut menopang ekonomi rakyat. Sinergi antara industri skala kecil, menengah, dan besar inilah yang dinilai memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, Kendal menjadi contoh konkret bagaimana kawasan industri mampu menciptakan iklim investasi sehat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masukan dari daerah seperti Kendal sangat penting agar revisi UU Perindustrian benar-benar menjawab tantangan di lapangan—mulai dari regulasi, tenaga kerja, hingga kepastian investasi.
Apalagi, dengan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kendal, daerah ini dinilai strategis sebagai rujukan penyusunan kebijakan industri nasional ke depan.Kunjungan kerja diakhiri dengan dialog terbuka, pertukaran cinderamata, dan komitmen memperkuat kolaborasi pusat dan daerah.
Dari Kendal, DPD RI membawa catatan penting bahwa pertumbuhan industri harus terus dijaga agar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(JJID/SFK)
