Sedimentasi Tinggi, DPRD Kota Semarang Desak Percepatan Normalisasi Sungai Plumbon Mangkang
ketua DPRD kota Semarang Kadarlusman (pilus) saat jadi narasumber di acara talk show
SEMARANG, JURNAL JATENG.id– Kondisi sungai di wilayah Kota Semarang saat ini tergolong memprihatinkan akibat tingginya endapan dan sedimentasi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Plumbon di kawasan Mangkang.
DPRD Kota Semarang terus mendorong pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana serta Pemerintah Kota Semarang agar segera mengambil langkah konkret penanganan.
Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur, genangan air yang merendam permukiman warga kian parah, bahkan bisa mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, mengungkapkan bahwa meskipun Sungai Plumbon telah ditangani sementara oleh Pemkot Semarang dan BBWS melalui penambalan talut serta peninggian parapet, kondisi di lapangan belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Debit airnya semakin lama semakin tinggi dan akhirnya tetap meluap,” ujar Kadarlusman yang akrab di sapa Pillus saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang di Quest Hotel Plampitan, Rabu (25/2/2026).
Menurut Pillus, DPRD saat ini mengambil sikap tegas dengan terus mendorong Pemkot Semarang untuk mempercepat proses pembebasan lahan warga sebagai bagian dari proyek normalisasi sungai.
Masih terdapat sejumlah lahan yang belum terbebaskan karena menunggu ketersediaan anggaran dari BBWS.
DPRD pun berupaya memberikan pemahaman kepada warga agar tidak panik, mengingat kekhawatiran masyarakat terhadap meluasnya dampak banjir semakin meningkat.
Pilus, sapaan akrab Kadarlusman, berharap Pemerintah Kota Semarang dapat turut menyiapkan anggaran tambahan guna menutup kekurangan biaya pembebasan lahan.
“Jika Pemkot bisa membantu anggaran pembebasan lahan, itu menjadi bukti keseriusan dalam mempercepat realisasi normalisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Pengembangan Jaringan SDA Dirjend SDA Kementerian PUPR, Lalu Ardian Bagus, menjelaskan bahwa proyek normalisasi Sungai Plumbon saat ini telah memasuki tahap penyelesaian akuisisi lahan, setelah sebelumnya dilakukan identifikasi dan penyusunan desain teknis.
“Ditargetkan pembebasan lahan selesai pada 2026. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibiayai melalui anggaran BBWS Pemali-Juana, sehingga pada 2027 sudah masuk tahap konstruksi,” ujar Lalu Ardian
Ia juga berharap DPRD dapat membantu proses sosialisasi kepada masyarakat. Jika persoalan sosial berupa pembebasan lahan telah tuntas, maka pekerjaan fisik normalisasi dapat segera dilaksanakan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, menambahkan bahwa hingga kini sebanyak 92 bidang lahan telah dibebaskan.
Dari total anggaran BBWS sebesar Rp79 miliar, masih terdapat kekurangan sekitar Rp130 miliar untuk menuntaskan pembebasan lahan.
Meski demikian, penanganan sementara di sejumlah titik tanggul kritis tetap dilakukan secara rutin.
Mengingat usia talut yang sudah tua, penambalan di satu titik jebol kerap memicu kerusakan di titik lain yang juga dalam kondisi kritis.