Inovasi Pra-SPMB Disabilitas Kota Semarang Dapat Apresiasi Pusat, Berpotensi Jadi Rujukan Nasional

SEMARANG, JURNAL JATENG.id– Upaya Pemerintah Kota Semarang menghadirkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi.

Salah satu inovasi pra-Seleksi Penerimaan Murid Baru (Pra-SPMB) jalur afirmasi disabilitas yang kini mendapat perhatian pemerintah pusat dan dinilai berpotensi menjadi rujukan nasional.

Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kota Semarang tersebut dinilai sebagai praktik baik dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Eka Prastana Midianta, menyebut program pra-SPMB afirmasi sebagai langkah maju dalam memastikan akses pendidikan bagi anak disabilitas.

“Kami melihat praktik baik di Kota Semarang. Dinas Pendidikan sudah menginisiasi pra-SPMB afirmasi untuk penyandang disabilitas. Ini mungkin yang pertama di Indonesia,” ujarnya saat kunjungan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, pekan lalu

Menurutnya, skema ini memudahkan orang tua karena proses registrasi dan asesmen telah dilakukan sebelum SPMB dimulai.

Dengan demikian, anak disabilitas dapat memperoleh kepastian sekolah lebih awal.

“Anak-anak disabilitas sudah mendapatkan SK sekolahnya sebelum proses SPMB. Bahkan diusahakan sekolah yang terdekat dengan rumahnya,” katanya.

Apresiasi serupa disampaikan Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kemenko PMK, Ricky Siregar.

Ia menilai program pra-SPMB merupakan inovasi yang lahir dari evaluasi berbagai kendala yang selama ini dialami anak disabilitas dalam mengakses pendidikan.

“Ini inovasi yang sangat baik. Program ini lahir dari evaluasi bagaimana mencari jalan keluar terhadap kesulitan anak disabilitas dan keluarganya dalam mengakses SPMB secara umum,” ujarnya.

Ricky menambahkan, hingga saat ini kesenjangan angka partisipasi pendidikan antara anak disabilitas dan non-disabilitas masih cukup besar.

Karena itu diperlukan kebijakan yang lebih kuat agar mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang setara.

“Kita tahu angka partisipasi pendidikan anak disabilitas masih jauh dibandingkan non-disabilitas. Karena itu diperlukan dukungan lebih agar mereka bisa mengakses pendidikan,” katanya.

Ia menilai pra-SPMB menjadi langkah penting dari sisi hulu dalam sistem pendidikan inklusif.

Namun ke depan, ekosistem pendidikan juga perlu diperkuat hingga tahap pelaksanaan di sekolah.

“Pra-SPMB ini baru dari sisi hulu. Bagaimana sampai ke hilir, yaitu pelaksanaan di sekolah, juga perlu terus dioptimalkan,” jelasnya.

Ketua Tim Kerja Pendidikan Khusus Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Meike Anastasia, menilai pendekatan pra-SPMB mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang kerap muncul saat proses penerimaan siswa baru.

“Biasanya masalah muncul saat pelaksanaan SPMB, misalnya ada penolakan dari sekolah sehingga muncul banyak aduan dari orang tua. Dengan pra-SPMB ini bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Menurutnya, pendataan dan asesmen yang dilakukan lebih awal juga membantu menyiapkan sekolah, orang tua, serta guru dalam menerima anak disabilitas di sekolah reguler.

“Ini inovasi yang sangat baik karena membantu menyiapkan sekolah dan orang tua sejak awal agar anak-anak disabilitas bisa bersekolah di sekolah umum,” katanya.

Ia menambahkan, Unit Layanan Disabilitas (ULD) memiliki peran penting sebagai garda depan dalam memastikan anak disabilitas memperoleh hak pendidikan yang setara.

Namun di sejumlah daerah masih ditemukan kendala, terutama terkait keterbatasan informasi dan pendampingan.

“Ada juga daerah yang saat SPMB justru ketinggalan informasi sehingga muncul keluhan dari orang tua karena anaknya tidak diterima di sekolah reguler,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

“Kami berkomitmen memberikan layanan kepada penyandang disabilitas melalui pendidikan formal maupun informal. Setiap tahun kami evaluasi agar layanan pendidikan ini semakin baik,” ujar Ahsan.

Menurut Ahsan, koordinasi teknis pelaksanaan seleksi jalur afirmasi terus diperkuat agar proses penerimaan peserta didik berjalan lancar.

Tahapan yang diperhatikan mulai dari asesmen, pengumuman hasil seleksi, hingga penyaluran peserta didik yang belum mendapatkan satuan pendidikan.

“Penyelenggaraan asesmen harus berjalan lancar, adil, dan transparan,” tegasnya.

Ia menjelaskan asesmen menjadi tahapan penting untuk memastikan calon peserta didik yang mendaftar benar-benar merupakan penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.

Ahsan mengungkapkan, pada masa lalu pernah ditemukan kasus pendaftar yang mengaku sebagai penyandang disabilitas padahal tidak. Karena itu proses asesmen menjadi langkah penting agar program afirmasi tepat sasaran.

“Sejak saya menjadi kepala sekolah pada 2016 pernah ada yang mengaku disabilitas padahal tidak. Karena itu asesmen menjadi penting agar layanan tepat sasaran,” jelasnya.

Selain memperkuat sistem seleksi, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah reguler, salah satunya melalui penguatan peran guru pembimbing khusus (GPK), meskipun jumlahnya masih terbatas.

“Jumlah guru pembimbing khusus memang masih kurang. Karena itu kami memberikan pembekalan kepada guru-guru lain agar layanan kepada anak-anak disabilitas tetap berjalan,” katanya.

Upaya tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pendaftar jalur afirmasi setiap tahun. Pada 2024 tercatat 134 pendaftar, meningkat menjadi 228 pendaftar pada 2025.

Tahun ini jumlah pendaftar diperkirakan mencapai sekitar 400 orang. Hingga saat ini sekitar 248 pendaftar telah masuk dalam sistem.

“Ini menunjukkan sosialisasi kami mulai dipahami masyarakat. Orang tua yang memiliki anak disabilitas kini tidak ragu lagi mendaftarkan anaknya ke sekolah reguler di Kota Semarang,” kata Ahsan.

Berdasarkan data sementara, terdapat satu pendaftar tingkat TK, 53 pendaftar tingkat SD, dan 155 pendaftar tingkat SMP. Total pendaftar sekitar 290 orang, meskipun sebagian di antaranya ada yang mengundurkan diri.