Halal Bihalal Bahurekso Kendal Soroti Tantangan Dana Desa dan Arah Program Baru
JURNALJATENG, KENDAL– Momentum halal bihalal Paguyuban Kepala Desa (Kades) Bahurekso Kabupaten Kendal tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang refleksi atas tantangan pembangunan desa ke depan.
Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Bupati Kendal, Rabu (15/04/2026), mengangkat isu krusial terkait penurunan dana desa hingga 70 persen serta pergeseran prioritas program pemerintah.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran strategis pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Ia menyebut, meskipun kondisi fiskal tengah mengalami tekanan, kepala desa dituntut tetap adaptif dan inovatif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta stabilitas wilayah.
“Desa adalah ujung tombak. Dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang, sinergi dan kolaborasi harus semakin diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya.
Isu pengurangan anggaran desa menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Ketua Paguyuban Kades Bahurekso, Suyoto, mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut cukup signifikan, terutama terhadap pembangunan infrastruktur desa yang untuk sementara harus dihentikan.
Sebagai gantinya, pemerintah desa kini diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun membutuhkan penyesuaian dalam implementasinya di tingkat desa.
“Ini menjadi tantangan bersama. Kami tetap berkomitmen mendukung program pemerintah, namun juga berharap ada arahan dan pendampingan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Suyoto.
Meski diwarnai pembahasan serius, suasana halal bihalal tetap berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para kepala desa saling berjabat tangan, bermaaf-maafan, serta menikmati hiburan bersama sebagai simbol menjaga kekompakan dan persatuan.
Kegiatan ini menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, solidaritas dan komunikasi antar pemangku kepentingan desa menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika pembangunan ke depan.
(JJID/SFK)