PKN Tingkat II Jateng Ditutup, LAN RI Tekankan Kepemimpinan Berdampak
SEMARANG, Jurnaljateng.id – Birokrasi dituntut bekerja lebih cepat, berdampak, kolaboratif, dan mampu membangun kepercayaan publik.
Karena itu, para pemimpin birokrasi tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erni Hidayati, dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Semarang, Jumat, 14 Agustus 2026.
Erni menegaskan, kelulusan dari PKN bukanlah akhir dari proses pembelajaran.
Sebaliknya, kelulusan menjadi awal bagi para peserta untuk menjalankan kepemimpinan strategis di instansi masing-masing.
Menurut dia, keberhasilan peserta tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mempresentasikan laporan atau proyek perubahan.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi yang dirancang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Para alumni PKN II merupakan simbol perubahan yang berada dekat dengan pengambil keputusan sekaligus pelayanan publik,” tegas Erni.
Mengutip pemikiran pakar kepemimpinan Ronald Heifetz, Erni mengatakan persoalan adaptif dalam birokrasi, seperti kemiskinan, stunting, dan pengangguran, tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis.
Penerbitan surat edaran atau pembuatan aplikasi, kata dia, belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar.
Dibutuhkan perubahan perilaku, budaya kerja, serta penguatan kolaborasi dan relasi antarlembaga.
Tiga Fokus Kepemimpinan BirokrasiErni juga menyoroti tiga tantangan utama yang perlu menjadi perhatian para alumni PKN dalam menjalankan kepemimpinan di masa depan.
Pertama, reformasi tata kelola. Orientasi kinerja organisasi harus bergeser dari sekadar memenuhi indikator administratif menuju pencapaian dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kedua, transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Digitalisasi tidak cukup hanya memindahkan dokumen fisik ke sistem elektronik, tetapi harus mampu menyederhanakan proses bisnis, mempercepat pelayanan, dan mengintegrasikan data.
Ketiga, membangun kepercayaan publik. Integritas dan keteladanan pemimpin harus menjadi modal utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, hal terpenting dari pelaksanaan PKN adalah dampak setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.
“Yang terpenting adalah dampak dari pelaksanaan PKN ini nanti terhadap teman-teman peserta setelah kembali bekerja,” kata Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam penutupan PKN Tingkat II di BPSDMD Jateng.
Menurut Sumarno, peserta tidak cukup hanya menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan.
Mereka harus mampu menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh untuk menggerakkan organisasi serta meningkatkan kinerja pelayanan.
Ia juga menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dalam membangun budaya kerja dan integritas organisasi.
Pemimpin, kata Sumarno, harus mampu menjadi contoh karena sikap dan perilakunya akan memengaruhi jajaran di bawahnya.
Karena itu, ia berharap para peserta dapat menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi, memberikan teladan, sekaligus menerapkan inovasi yang telah dirancang selama mengikuti PKN.
Kepala BPSDMD Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan pihaknya akan terus memantau keberlanjutan inovasi yang telah dirancang para peserta.
“Kami masih akan mengundang dan menagih teman-teman semuanya untuk membuat inovasi atau melaksanakan inovasi tersebut,” ujarnya.
PKN Tingkat II tersebut berlangsung selama lebih dari empat bulan, mulai 7 April hingga 14 Agustus 2026, dan diikuti 45 peserta.
Peserta berasal dari kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, serta pemerintah kota.Seluruh peserta dinyatakan lulus.
Sebanyak 15 peserta memperoleh predikat sangat memuaskan, sedangkan 30 peserta lainnya memperoleh predikat memuaskan.
Selama mengikuti pelatihan, peserta juga menjalani Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
Kegiatan tersebut mengangkat sejumlah tema terkait ketahanan pangan, antara lain penguatan dan pemberdayaan SDM pertanian,
transformasi pemasaran produk pertanian berbasis inovasi, alih teknologi untuk mempercepat produksi pertanian,
serta penguatan ketahanan pangan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur.
Para peserta juga memperoleh pembelajaran dari Perum Bulog dan Bank Indonesia.
Lima peserta terbaik PKN yakni Moh. Edy Sukarno dari Kabupaten Semarang, Siswo Hartanto dari Kota Salatiga, Agus Sugiharto dari Provinsi Jawa Tengah,
serta Bayu Adhinugroho Arianto dan Mia Banulita dari Kejaksaan RI.
BPSDMD Jawa Tengah juga mencatat sejumlah inovasi peserta memberikan dampak langsung bagi daerah.
Di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp3 miliar dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan, optimalisasi aset daerah yang sebelumnya tidak produktif hingga menghasilkan nilai lebih dari Rp300 juta, serta digitalisasi pelayanan publik di sektor kesehatan dan kependudukan.
Uswatun mengatakan keberlanjutan inovasi tersebut menjadi perhatian BPSDMD Jateng.
Pihaknya akan kembali mengundang para alumni untuk menyampaikan perkembangan dan dampak jangka menengah maupun jangka panjang dari proyek perubahan yang telah dijalankan.
