Bappeda Jateng Dorong Integrasi Hulu-Hilir dan Mitigasi Bencana dalam Masterplan Bukecakep

SEMARANG, JURNAL JATENG.id– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya integrasi pengelolaan wilayah darat dan laut dalam Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Bukecakep.

Kawasan Bukecakep yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak lagi dilakukan secara parsial.

Pengelolaan kawasan harus menghubungkan ekosistem hulu daratan, daerah aliran sungai (DAS), hingga wilayah pesisir dan kelautan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto saat membuka Konsultasi Publik Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Bukecakep di Hotel Novotel Semarang, Jumat (28/8/2026).

Sedimentasi Waduk hingga Pendangkalan Segara Anakan

Dalam arahannya, Yusmanto menyoroti sejumlah persoalan ekologis yang terjadi di kawasan hulu hingga hilir Jawa Tengah bagian selatan.

Salah satunya adalah sedimentasi di Waduk Jenderal Soedirman (Mrica), Banjarnegara, serta pendangkalan kawasan perairan Segara Anakan di Cilacap.

Menurut Yusmanto, sedimentasi di waduk perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan risiko apabila terjadi kerusakan pada bendungan.

“Kalau waduk ini nanti terisi lumpur dan air, bebannya lebih berat dibanding hanya diisi air. Kami sudah memetakan dengan Kabupaten Banjarnegara hingga Serayunya Cilacap,” ujarnya.

Ia mengatakan, apabila terjadi kegagalan atau kerusakan bendungan, dampaknya dapat menyasar masyarakat, permukiman, infrastruktur, hingga lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Serayu.

“Seandainya bendungan itu jebol, dampak kerusakan akan menyasar manusia, pemukiman, infrastruktur, hingga lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Serayu,” tegasnya.

Selain itu, Yusmanto menyebut kawasan Segara Anakan yang dahulu dikenal sebagai laguna kini mengalami perubahan akibat tingginya sedimentasi.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat ditangani hanya oleh satu daerah karena dampaknya melintasi batas administratif.

Karena itu, diperlukan integrasi kebijakan antardaerah sekaligus dukungan kewenangan pemerintah di tingkat nasional.

Dorong Potensi Ekonomi Sidat dan Lobster

Di sisi lain, Masterplan Bukecakep tidak hanya berfokus pada persoalan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui potensi komoditas lokal serta pariwisata berbasis ekosistem.

Salah satunya pengembangan komoditas sidat dan lobster.

Wilayah selatan Jawa memiliki potensi besar dalam sektor tersebut, termasuk siklus hidup sidat yang berkaitan erat dengan ekosistem laut dan sungai.

Yusmanto menekankan pentingnya menjaga kondisi DAS karena kerusakan ekosistem hulu dapat mengganggu siklus kehidupan sidat sekaligus berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Pengelolaan sidat, kata dia, perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga nilai tambah komoditas tersebut dapat lebih banyak dinikmati masyarakat lokal.

Selain perikanan, pengembangan pariwisata dan budaya juga menjadi bagian dari perencanaan kawasan.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata dan budaya di Banyumas dan Kebumen diarahkan agar terintegrasi dengan potensi Geopark Kebumen dan ekosistem mangrove, termasuk kawasan Suwuk Hijau/ Cangkring.

Dari sisi konektivitas, sejumlah rencana pembangunan koridor jalan tol, termasuk YIA-Cilacap dan Gedebage-Tasikmalaya- Cilacap, juga dinilai berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan Bukecakep.

Mitigasi Bencana Jadi Bagian Masterplan

Yusmanto juga mengingatkan agar aspek mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam penyusunan masterplan.

Potensi keberadaan sesar aktif di wilayah selatan Jawa serta dinamika kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) perlu diperhitungkan dalam setiap rencana pengembangan wilayah.

“Pengembangan kawasan industri maupun pariwisata tidak boleh mengabaikan potensi risiko bencana.

Masterplan ini harus mampu memadukan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan ekosistem hulu-hilir, serta kesiapsiagaan bencana secara jangka panjang,” pungkasnya.

Sementara itu, peneliti dari Landscape Alliance, Ferry Johan, mengatakan konsultasi publik tersebut merupakan bagian penting dalam penyusunan masterplan, khususnya untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak.

Menurutnya, hasil konsultasi publik diharapkan dapat menjadi titik awal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjalankan rencana pengelolaan kawasan darat dan laut secara terintegrasi.

“Ini adalah bagian akhir dari upaya untuk mendapatkan masukan, sehingga harapannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bappeda sebagai suatu rumusan perencanaan pengintegrasian pengelolaan daratan dan laut betul-betul akan menjadi titik awal untuk bergerak,” kata Ferry.

Ia menegaskan, keberhasilan masterplan tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan, tetapi juga implementasi oleh seluruh pihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Yang lebih penting adalah bagaimana nanti semua pihak melakukan rencana ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Ferry berharap konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peran dalam pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan Bukecakep.

Dengan demikian, masterplan yang telah disusun tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program dan kebijakan nyata di lapangan.

Implementasi masterplan juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi terbentuknya model pembangunan yang inklusif, tangguh iklim, dan selaras dengan target RPJPD, RPJMD, dan rencana tata ruang daerah (RTRW) di Jawa Tengah,” ujar Tim Pokja SOLUSI Jawa Tengah, Hermawan.

Konsultasi publik diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Melalui forum ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengelolaan bentang darat dan laut secara terintegrasi,

sekaligus memberikan tanggapan dan rekomendasi terhadap hasil penyusunan masterplan,” ujar Feri Johana, Tim SOLUSI dari Landscape Alliance.

“Masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan rumusan, strategi, serta intervensi prioritas dalam dokumen masterplan yang akan menjadi arah kebijakan pengelolaan darat dan laut di Regional BUKECAP Provinsi Jawa Tengah”, tambah Feri.

Proses partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan masterplan yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Pada akhirnya, pengelolaan ruang darat dan laut yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi multipihak, Jawa Tengah dapat membangun model pembangunan yang produktif, tangguh terhadap perubahan iklim, serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

Tentang SOLUSI

Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI) merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dan pemerintah Jerman (BMUKN) melalui Inisiatif Iklim Internasional (IKI) yang diimplementasikan secara bersama oleh konsorsium GIZ,

Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI di tiga wilayah Indonesia: Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung untuk menangani degradasi lahan dan bentang laut di Indonesia,

dengan meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mata pencaharian yang dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim.