Heboh Pungutan Rp175 Ribu di SDN 02 Puncangrejo Gemuh, Wartawan Tanyakan “Sumbangan Sukarela” kepada Kajari Kendal

KENDAL, JURNALJATENG.ID – Persoalan sumbangan sekolah menjadi salah satu isu yang mencuat dalam diskusi Forum Wartawan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal dengan tema “Intelijen Kejaksaan sebagai Fungsi Kehumasan” di Kendal, Selasa (6/10/2026).
Dalam forum tersebut, muhammad syifak mempertanyakan dugaan pungli dalam mekanisme penggalangan dana di lingkungan sekolah, khususnya ketika dana disebut sebagai “sumbangan sukarela”, tetapi wali murid mengaku diminta membayar nominal tertentu.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan permintaan dana sebesar Rp175.000 per siswa di SDN 02 Puncangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.
Persoalan tersebut mencuat setelah wali murid mempertanyakan permintaan dana yang disebut untuk memenuhi sejumlah kebutuhan sekolah, termasuk perbaikan fasilitas.
Dokumen Rencana Sumbangan Capai Rp25,864 Juta
Dalam proses klarifikasi yang dilakukan wali murid kepada pihak sekolah, diperoleh dokumen presentasi bertajuk “Rencana Sumbangan Sukarela Tahun 2026/2027”.
Dokumen tersebut kemudian menjadi bahan pertanyaan karena mencantumkan sejumlah rencana kebutuhan sekolah dengan total anggaran mencapai Rp25.864.000.
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat sejumlah kebutuhan yang akan dibiayai, antara lain perbaikan pintu ruang pertemuan sebesar Rp4.000.000 untuk empat pintu.
Kemudian, perbaikan jendela ruang pertemuan tercantum sebesar Rp3.690.000, yang terdiri dari jendela Rp2.250.000, kaca jendela Rp300.000 dan kusen jendela Rp1.140.000.
Sementara perbaikan pintu kamar mandi siswa tercantum sebesar Rp2.800.000 untuk empat pintu.
Tidak hanya perbaikan fasilitas, dokumen tersebut juga mencantumkan sejumlah pos lainnya, yakni penyeberangan Januari-Desember 2027 sebesar Rp3.600.000, subsidi HR dua GTT Januari-Desember 2027 sebesar Rp4.800.000, kekurangan MAPSI Rp2.874.000, material pasir Rp650.000, semen Rp350.000, tukang Rp750.000 dan rapat Rp2.350.000.
Jika seluruh pos tersebut dijumlahkan, total rencana anggaran dalam dokumen mencapai Rp25.864.000.
Wali Murid Pertanyakan Nominal Rp175 Ribu
Salah satu wali murid berinisial TY mempertanyakan dasar penetapan nominal Rp175.000 per siswa.
Menurutnya, istilah sumbangan sukarela perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pembayaran tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh wali murid.
“Kenapa dana sumbangan sukarela dipatok oleh komite? Seharusnya kan tidak mematok,” kata TY.
Dengan jumlah siswa yang diperkirakan sekitar 150 anak, apabila setiap siswa diminta Rp175.000, maka potensi dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp26.250.000.
Sementara itu, total rencana anggaran yang tercantum dalam dokumen sebesar Rp25.864.000. Dengan demikian terdapat selisih sekitar Rp386.000.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu hal yang menurut wali murid perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai dasar penghitungan nominal sumbangan dan jumlah kebutuhan yang akan dibiayai.
Perbaikan Fasilitas dan Kebutuhan Lain
TY sebelumnya menyampaikan bahwa permintaan dana kepada wali murid disebut berkaitan dengan kebutuhan perbaikan fasilitas sekolah, di antaranya jendela, pintu kamar mandi serta pintu ruang pertemuan atau aula.
Namun, dokumen yang diperoleh saat proses klarifikasi menunjukkan adanya sejumlah kebutuhan lain di luar perbaikan fasilitas.
Karena itu, wali murid mempertanyakan sumber pembiayaan masing-masing kegiatan. Mereka meminta kejelasan apakah seluruh kebutuhan yang tercantum dalam dokumen memang akan dibiayai dari sumbangan orang tua siswa atau terdapat sumber anggaran lainnya.
Wali murid juga meminta adanya rincian penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan.
Pertanyakan Transparansi Dana BOS
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut TY, wali murid perlu mendapatkan penjelasan mengenai kebutuhan sekolah yang dibiayai melalui anggaran sekolah dengan kebutuhan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
“Orang tua wali murid kan tahu, untuk perbaikan sekolah yang rusak itu ada anggaran revitalisasi, ada dana BOS dan anggaran APBN melalui Kementerian Pendidikan. Kenapa untuk perbaikan fasilitas sekolah kami yang dibebani?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut menurut wali murid bukan untuk menghambat program sekolah, melainkan meminta transparansi agar orang tua mengetahui sumber dan penggunaan anggaran.
Disebut Ada Penagihan kepada Wali Murid
TY juga mengungkapkan adanya penagihan terhadap wali murid yang belum membayar.
Bahkan, menurut pengakuannya, terdapat dana yang disebut dipotong dari tabungan siswa.
Keterangan tersebut menjadi pertanyaan karena dokumen menggunakan istilah “sumbangan sukarela”, sementara wali murid mengaku terdapat nominal tertentu yang harus dibayarkan.
Wali murid berharap pihak sekolah dan komite memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran serta memastikan tidak ada orang tua siswa yang merasa terpaksa.
Kajari Kendal Jadi Rujukan Pertanyaan Wartawan
Persoalan tersebut kemudian dibawa dalam diskusi Forum Wartawan bersama Kejari Kendal.
Dalam forum, wartawan mempertanyakan bagaimana melihat praktik penggalangan dana sekolah yang menggunakan istilah sumbangan, tetapi terdapat nominal yang telah ditentukan.
Pembahasan tersebut menjadi penting karena menyangkut hubungan antara sekolah, komite dan wali murid, termasuk transparansi anggaran dan mekanisme pengumpulan dana.
Kasus SDN 02 Puncangrejo menjadi salah satu contoh konkret yang dipertanyakan, terlebih terdapat dokumen rencana sumbangan dengan total Rp25.864.000 dan adanya keluhan mengenai permintaan Rp175.000 per siswa.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Kendal,Samgar Siahaan,mengatakan adanya dugaan Pugli atas informasi tersebut akan kami pelajari dan menunggu laporan masyarakat.
“Kami pihak kejaksaan terbuka dan menunggu aduan masyarakat”.ungkapnya.
Wali Murid Minta Klarifikasi Terbuka
Wali murid berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui klarifikasi dan transparansi.
Sejumlah hal yang diminta untuk dijelaskan antara lain dasar penetapan Rp175.000 per siswa, mekanisme sumbangan, rincian kebutuhan, sumber anggaran, penggunaan dana, serta bentuk laporan pertanggungjawaban.
Wali murid juga meminta kejelasan mengenai selisih antara potensi penerimaan berdasarkan jumlah siswa dengan total rencana anggaran dalam dokumen.
Dengan asumsi sekitar 150 siswa, permintaan Rp175.000 per siswa menghasilkan Rp26.250.000. Sedangkan total rencana penggunaan dalam dokumen tercatat Rp25.864.000.
Sekolah dan Komite Belum Memberikan Keterangan
Hingga berita ini diturunkan, pihak SDN 02 Puncangrejo maupun Ketua Komite Sekolah belum memberikan keterangan resmi mengenai dokumen “Rencana Sumbangan Sukarela Tahun 2026/2027” maupun mekanisme permintaan dana Rp175.000 kepada wali murid.
Redaksi JURNALJATENG.ID tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah, komite maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
(JJID/SFK)
Berita Lainya :
TRANS METRO DEWATA NASIBMU DI UJUNG TANDUK
Sosialisasi Program Strategis ATR/BPN Digelar di Boyolali: Soroti Sertifikasi Tanah Wakaf dan Transf...
Krisis Sampah 437 Ton per Hari, Kendal Andalkan PSEL Semarang sebagai Solusi Strategis

STT Kanaan Nusantara Hadirkan Panggung Boneka, Perkuat Pelayanan Anak di Paskah GKI Pudak Payung
HUT ke-51 PDI Perjuangan, DPC Kendal Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
LPPK Nusantara Tegaskan Aduan LPG 3 Kg ke ESDM Bersifat Normatif, Verifikasi Diserahkan kepada Pemer...

