JURNAL JATENG ID

INVESTIGASI MENDALAM DAN BERIMBANG

Fahri-Hamzah
Nasional 

Fahri Hamzah: BUMN Adalah Korporasi Tak Perlu Layani DPR

redaksi 37 Komentar , , , , ,

JURNALJATENG.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI yang sekarang sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah, menyampaikan usul agar rapat komisi dan badan (alat kelengkapan dewan/AKD) di DPR yang mengundang BUMN dihentikan saja, karena dianggap lebih banyak berimbas buruk melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (15/2/2022).

Di cuitanya Fahri menilai, pejabat di BUMN adalah pejabat bisnis, rapat di DPR justru membuat pejabat perusahaan ‘pelat merah’ itu jadi bermental politik, akan berimbas terhadap rusaknya profesionalisme direksinya.

“Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!” kata Fahri.

Baca Juga  Korem 072/Pamungkas Yogyakarta mendapat DIPA Tahun 2021

Wakil Ketua DPR periode lalu itu menyebut pejabat jajaran direksi BUMN tak perlu melayani DPR. Kalaupun ingin rapat kerja, Fahri menyarankan agar DPR hanya boleh memanggil komisaris BUMN dan tak berbicara soal teknis.

“Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!” cuitnya

Fahri juga menjelaskan alasan mengapa komisi atau badan di DPR tak membahas teknis di depan umum. Selain menjaga kerahasiaan perusahaan, Fahri melihat pembahasannya tak jelas.

Baca Juga  AWPI Kota Semarang, Tancap Gas Jalin Sinergi

“Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas. Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil,” kata Fahri.

loading...

Karena itu, Fahri mengusulkan agar rapat komisi atau badan di DPR dihentikan saja. Sebab, sebut dia, terlalu banyak efek buruknya untuk BUMN.

“Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek,” ujarnya.

Baca Juga  Ketua Umum PBNU :Semua Banom Harus Bersinergi dan mutamasik

(YHW/JJID)

Berita Lainya :

Sejarah Plat Nomor Kendaraan Di Indonesia

10 Layanan Penyimpanan Cloud Gratis Untuk Berbagai Gadget

TNI Kerahkan Personel dan Alutsista Dalam Pencarian Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

Kapolsek Gemuh, Berikan Pembinaan Orang Tua Siswa Hendak Tawuran

Puan: Selamat HUT ke-108 Muhammadiyah, Terus Konsisten Perjuangkan Islam

Long Weekend Maulud Nabi 2020, Tol Semarang-Batang Padat

Peringati Sumpah Pemuda, Taruna Akpol Gelar Baksos

JPU Menghadirkan Tiga Saksi Sidang Penipuan Dirut PT MAP

MusrenbangDes Wujudkan Desa Poncorejo Mandiri, maju, Sejahtera Warganya

Kabar Gembira, Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac Aman

Anda Juga Mungkin Suka

Luhut Binsar Panjaitan

Luhut : PPKM Akan Terus Berlaku Selama Pandemi

redaksi 352
Menaker-Ida-Fauziyah-1

Menaker: UU Ciptaker Memberikan Penguatan Perlindungan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

redaksi 144
KomisiIX-Rahmat-Handoyo

Rahmad Handoyo: Jangan Termakan Hoaks, Baca Utuh UU Ciptaker

redaksi 1.300

37 tanggapan untuk “Fahri Hamzah: BUMN Adalah Korporasi Tak Perlu Layani DPR”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.