Kasus Dugaan Korupsi Formula E, Sapu Desak KPK

JURNALJATENG.ID, JAKARTAGerakan Satu Padu (Sapu), gerakan sejumlah warga dibawah koordinator Daud, berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (16/2/2022). Mereka mendesak kasus dugaan korupsi Formula E segera di tuntaskan.

Daud menegaskan, kasus Formula E jangan sampai menjadi mangkrak.

Selain itu, dalam unjuk rasanya, aktivis Sapu menyoroti penjualan tiket. Pihaknya meminta KPK untuk melakukan penyelidikan penjualan tiket ajang Formula E yang di jual maret 2022. Hal tersebut rentan membawa masalah, sebab sirkuitnya belum ada.

“Ini mirip beli tiket bioskop, yang bahkan filmnya belum mulai syuting. Tukang tiketnya ada keliling. Sirkuit belum ada, tiket kok udah mau dijual. Dagelan apalagi yang dipertontonkan,” sindir Daud.

Baca Juga  Tok! DPR Setujui Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta keterangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait penganggaran penyelenggaraan Formula E.

Dia mengatakan DPRD DKI Jakarta telah menyetujui anggaran untuk penyelenggaraan Formula E pada 2019 lalu.

“Sekarang dilaksanakan, ada apa sih kok dipaksakan. Padahal 2019 tuh belum terjadi pandemi Covid-19 ya, saya pikir ini terobosan dia (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) saya mengesahkan lah adanya Formula E,” ucap Prasetyo usai dimintai keterangan tim penyelidik KPK, Selasa (8/2/2022).

loading...

Prasetyo mengungkapkan, ada anggaran Formula E yang disusun tanpa konfirmasi pihak DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga  Truk Celaka, Melintang Penuh di Jembatan Mlilir Madiun

“Jadi, ada anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah diijon kepada Bank DKI senilai Rp 180 miliar. Dalam perundang-undangan setelah menjadi perda, APBD, baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak, tanpa konfirmasi kami, dia langsung berbuat sendiri,” kata Pras.

Dia mengatakan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang mencakup KUA PPAS, RAPBD, hingga APBD DKI ke KPK.

“Juga soal usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran,” jelas politikus PDIP tersebut.

Lanjutnya, Prasetyo menyampaikan, commitment fee di Jakarta paling besar dibandingkan negara-negara lain. Ia mencontohkan di beberapa negara lain lebih murah

“Di sini memang tampak Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan. Tapi nyatanya kan Jakpro sebagai pelaksana sepenuhnya ada di bawah kendali Gubernur,” ujarnya.

Baca Juga  Doa Bersama, Digelar Pemprov dan Kiai Se-Jateng Untuk Keselamatan Bangsa

(YHW/JJID)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *