Pemkab Kendal Raih Penghargaan Nasional atas Inovasi dan Digitalisasi Layanan Publik
JURNALJATENG.ID, Kendal – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dalam mendorong inovasi dan digitalisasi layanan publik kembali mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.
Pemkab Kendal menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI atas upayanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Dr. Otok Kuswandaru, kepada Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, dalam sebuah seremoni di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, bertepatan dengan agenda pembahasan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029.
Selain penghargaan, Pemkab Kendal juga mencatat prestasi membanggakan dengan raihan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,44, yang masuk kategori A atau prima.
Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa strategi transformasi layanan publik yang dijalankan Pemkab Kendal berada di jalur yang tepat.
Bupati Dyah Kartika Permanasari menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Kendal yang terus berinovasi demi menghadirkan layanan publik yang inklusif dan efisien.
“Kami ingin pelayanan publik benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok desa. Karena itu, kami juga meluncurkan Mall Pelayanan Publik Keliling,” ujar Bupati Dyah, Kamis (16/5/2025).
Ia juga memaparkan sejumlah program inovatif seperti layanan jemput bola untuk perekaman KTP-el dan KIA bagi penyandang disabilitas dan lansia, layanan administrasi ke sekolah dan pondok pesantren, hingga optimalisasi aplikasi digital seperti Pak Dalman dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Kendal dan mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi.
“Mencapai prestasi itu baik, tapi mempertahankannya jauh lebih menantang,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Otok Kuswandaru menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima harus menjadi fondasi utama reformasi birokrasi nasional.
“Digitalisasi dan inovasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Ini adalah kontribusi nyata bagi masa depan bangsa,” tegasnya.(JJID/SFK)
