Komisi E DPRD Jateng Pelajari Inovasi Layanan Ketenaga kerjaan di Jawa Barat
FOTO BERSAMA : Jajaran Komisi E DPRD Jateng foto bersama dengan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat. Foto : dok humas sekwan
JURNAL JATENG.id– Komisi E DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, di Bandung pada Jumat (19/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi E, Dr. Messy Widiastuti, bersama jajaran menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan unggulan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jabar di bidang ketenagakerjaan.
Pada kesempatan itu, Komisi E turut didampingi Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz beserta jajarannya.
Sekretaris Disnakertrans Jabar, Sudiati, menjelaskan berbagai terobosan digital yang telah diterapkan, salah satunya melalui integrasi layanan ketenagakerjaan dengan aplikasi “Sapa Warga”.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja sekaligus fitur talenta kerja yang menghubungkan pencari kerja dan perusahaan sesuai kriteria masing-masing.
“Masyarakat bisa langsung mengakses informasi lowongan kerja, dan perusahaan pun lebih mudah mendapatkan SDM yang dibutuhkan,” ujar Sudiati.
Selain itu, Disnakertrans Jabar juga memiliki sejumlah layanan strategis seperti bursa kerja (job fair), gerai layanan informasi ketenaga kerjaan, penetapan upah minimum, pelatihan berbasis kompetensi, hingga mobile training unit.
Tak hanya itu, program padat karya infrastruktur juga terus digencarkan, seperti kegiatan pengerasan jalan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas SDM.
“Program padat karya tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi dampak nyata pada pembangunan desa,” tambahnya.
Dalam diskusi, turut dibahas tingginya angka pengangguran, terutama dari kalangan lulusan sekolah kejuruan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan dunia industri.
“Kami berupaya menyiapkan lulusan SMK dengan pelatihan tambahan agar memiliki kualifikasi vokasi sesuai kebutuhan industri,” jelasnya.
Anggota Komisi E, Kartina Sukawati, menyoroti kesamaan fenomena pengangguran antara Jateng dan Jabar, khususnya di tingkat lulusan SMK.
Sementara itu, Nurul Farida mempertanyakan efektivitas layanan digital serta perlindungan bagi pekerja migran.
Disnakertrans Jabar menjelaskan, perlindungan terhadap PMI telah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, menekankan pentingnya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan generasi muda, terutama Gen Z yang banyak berasal dari lulusan SMP dan SMK.
“Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengarahkan mereka pada pelatihan dan pendidikan vokasi agar siap menghadapi tantangan dunia kerja modern,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi E, Zainudin, menyoroti skala prioritas anggaran di sektor ketenagakerjaan.
Ia menekankan agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil, terutama di kawasan industri padat modal seperti Karawang, Cimahi, dan Bekasi.
“Dengan pembangunan SMK di kawasan industri, kami berharap lulusan muda bisa langsung terhubung dengan pasar kerja dan mengurangi kesenjangan kesempatan kerja di masyarakat,” ujarnya.
Menutup kunjungan tersebut, Messy menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dapat menjadi praktik baik bagi daerah lain, termasuk Jawa Tengah.
Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan vokasi, memperluas akses pelatihan, serta mempercepat digitalisasi layanan publik bidang ketenagakerjaan.
Ia berharap kolaborasi lintas daerah dapat terus terjalin untuk menekan angka pengangguran di Pulau Jawa secara bersama-sama.
