DPRD Jateng Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Impor Tekstil
SEMARANG, JURNALJATENG.id – Kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan impor tekstil mendapat sorotan dari DPRD Jawa Tengah.
Anggota Komisi E DPRD Jateng sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Ida Nurul Farida, meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut karena berdampak negatif pada industri tekstil lokal.
Salah satu contoh dampaknya adalah PT Sritex, perusahaan tekstil yang telah berdiri sejak 1966, harus menutup operasinya pada 1 Maret 2025, menyebabkan 8.500 karyawan terkena PHK.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Seharusnya pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan impor tekstil yang justru merugikan industri dalam negeri,” ujar Ida saat dihubungi awak media melalui WhatsApp, Kamis 6 Maret 2025.
Ida mengatakan Komisi E DPRD Jateng saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membantu para karyawan yang terdampak.
“Kami sedang berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mencari alternatif yang bisa membantu para karyawan korban PHK,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga menunggu langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi dampak lebih lanjut, agar para karyawan dapat kembali bekerja.
“Menko Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja telah menyampaikan alternatif solusi. Saat ini, tim kurator sedang mencari investor yang siap menyewa pabrik. Harapannya, dalam waktu dekat ada kesepakatan sehingga operasional bisa kembali berjalan dan para karyawan dapat bekerja lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan berupaya memastikan hak-hak karyawan terpenuhi.
“Pemerintah Provinsi mendukung dan memfasilitasi agar hak-hak karyawan, termasuk jaminan hari tua, bisa diberikan sebelum Lebaran,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan yang siap membuka lapangan pekerjaan bagi karyawan terdampak.
