DPRD Jateng Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak Daerah
SRAGEN, Jurnaljateng.id – Rendahnya capaian penerimaan pajak daerah di Jawa Tengah menjadi sorotan bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso, menyampaikan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini baru mencapai 67,68%, masih jauh dari target yang diharapkan.
Menurut Nadi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah mencapai 76,05%, sedangkan Pajak Air Permukaan (PAP) berada di angka 72%, dan Pajak Alat Berat (PAB) masih nihil atau 0%.
” PAB memang belum mengalami penagihan karena baru ditetapkan tahun ini, namun Bapenda sudah melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota dan akan segera melaksanakan upaya penagihan” kata Nadi dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD Jateng di Ruang Rapat UPPD Kabupaten Sragen, Selasa (29/10/2024).
Dia menjelaskan, dalam proses penagihan PKB, pihaknya melaksanakan strategi “door to door” dan pada Oktober akan meluncurkan gerakan “sengkuyung” untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan menyebarkan surat tagihan.
Saat ini tercatat ada 2,6 juta wajib pajak (WP) yang masih menunggak.
“Harapannya ada validasi data wajib pajak dan jumlah kendaraan. Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan masyarakat juga terus dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kepolisian,” kata Nadi didampingi Kepala UPPD Kabupaten Sragen, Sri Marjoko,
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Dedy Endriyanto, mengakui bahwa penerimaan PKB masih jauh dari target.
“PKB adalah salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan hingga kini penerimaannya masih rendah. Kami dari Komisi C akan terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan serta memberikan solusi untuk meningkatkan penerimaan PAD,” ujar Dedy.
Data UPPD Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa pada 2023, target penerimaan PKB sebesar Rp 187,27 miliar hanya tercapai Rp 151,47 miliar atau sekitar 89,94%.
Tahun ini, dari target sebesar Rp 201,74 miliar, per 28 Oktober 2024 baru tercapai Rp 137,47 miliar atau 68,14%.(Didin)
