PERLUNYA DIREKTORAT JENDRAL TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

• 

Indonesia memiliki 840 danau dengan berbagai tipologi.

Sebagian besar danau di Indonesia adalah danau alami, dan luas total seluruh danau mencapai 7.103 kilometer persegi.

Selain itu juga memiliki 735 situ (danau kecil) dengan total luas sekitar 5.000 kmMemiliki sekitar 70.000 aliran sungai (besar dan kecil) (BPS, 2024).

Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas, yang terletak di Kalimantan Barat.

Panjangnya mencapai 1.143 kilometer. Sungai ini mengalir dari Pegunungan Muller hingga ke Selat Karimata di Laut Cina Selatan.

Memiliki 357 lintas angkutan penyeberangan, dengan 83 lintas komersial dan 274 lintas perintis, yang dilayani oleh 427 kapal (PT ASDP, 2023).

Juga sudah ada perguruan tinggi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Poltektrans SDP) yang berkedudukan di Palembang.

Fokus Perhatian

Supaya lebih fokus dan anggaran tersendiri mengurusi transportasi sungai, danau dan penyeberangan, maka diperlukan Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Yang terjadi tetap eselon 2 beralih dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Direktorat Perhubungan Laut.

Anggaran tidak berubah, maka hanya bisa membenahi transportasi di Danau Toba.

Sementara angkutan sungai terabaikan, lantaran minim anggaran. Padahal angkutan sungai bisa digunakan untuk limpahan logistik yang selalu terfokus di jalan raya ke angkutan sungai.

Pemanfaatan aliran sungai untuk mengangkut logistik di Kalimantan makin minim, setelah terhubung Trans Kalimantan.

Mestinya, minimal tetap ada logistik di angkutan sungai, agar tidak banyak beban jalan raya mengangkut logistik.

Juga beberapa aliran sungai di Sumatera, seperti Sungai Musi dan Sungai Batanghari.

Sarana kapal di angkutan sungai juga perlu perhatian untuk modernisasi. Kapal-kapal tua masih beroperasi di aliran sungai di Kalimantan.

Di sisi lain, yang dilirik untuk diurus adalah angkutan penyeberangan yang menguntungkan, sementara angkutan penyeberangan yang menghubungi pulau-pulau kecil tidak atau kurang diperhatikan, misalnya kasus akses ke Pulau Enggano.

Masih ada juga Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang memiliki pulau-pulau kecil tersebar cukup banyak, namun minim angkutan penyeberangan.

Jika dibebankan pemerintah kabupaten pasti tidak cukup fiskal untuk mengoperasikan angkutan penyeberangan di sejumlah pulau-pulau kecil di wilayahnya.

Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya

Tidak perlu lagi terulang kasus dan tragedi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dengan anggaran bertambah, maka perhatian keselamatan juga harus ditambah.

Bukan dengan efisiensi, maka anggaran keselamatan ikut dikurangi bahkan dipotong habis-habisan.

Kesuksesan pembenahan di angkutan Danau Toba bisa menjadi pembelajaran untuk membenahi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di lokasi yang lain.

Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago), bukan negara daratan (kontinental), sehingga perhatian terhadap angkutan perairan menjadi sangat penting untuk mobilitas orang dan barang.

*Djoko Setijowarno* , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat