DPRD Jateng Tinjau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Karanganyar dan Boyolali
SEMARANG, JURNAL JATENG.id– Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan pengawasan ke dua kabupaten, yakni Karanganyar dan Boyolali.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mencari data dan masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tegalrejo, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, serta Dukuh Kelipan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada Kamis (6/11/2025).
Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Hartini menegaskan pentingnya menjaga mutu dan higienitas dalam penyajian makanan bergizi untuk anak-anak.
“Kami ingin mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan program MBG ini, bagaimana menjaga higienitas dan kualitas makanan agar aman dikonsumsi anak-anak, serta bagaimana teknis pengirimannya.
Kami juga ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program ini,” ujarnya.
Anggota Komisi B Endrianingsih Yunita menyoroti soal ketepatan waktu distribusi makanan.
“Siapa saja yang mendapatkan bantuan MBG ini? Dan apakah ada kendala dalam ketepatan waktu pengiriman, mengingat setiap dapur harus menyiapkan setidaknya 3.000 paket makanan?” tanyanya.
Kepala SPPG Rifky Sai menjelaskan bahwa distribusi makanan siang dilakukan pada pukul 10.00 dan mendapat pengawalan dari pihak TNI.
“Jarak pengiriman paling jauh sekitar tiga kilometer. Menu basah disiapkan pada Senin dan Kamis, sedangkan Selasa, Rabu, dan Jumat disajikan menu kering,” terangnya.
Ia menambahkan, satu dapur SPPG melibatkan 47 pegawai dan mampu melayani sekitar 3.000 paket makanan untuk peserta didik mulai dari tingkat TK hingga SMA, serta untuk balita, ibu hamil, dan menyusui melalui posyandu.
“Dengan adanya SPPG ini, orang tua bisa menabung uang jajannya anak. Selain itu, program ini juga berdampak positif bagi perekonomian lokal, seperti petani, pedagang pasar, dan pemasok bahan makanan,” tambah Rifky.
Dari pihak TNI, Amrico menyampaikan bahwa jajarannya turut melakukan pengawasan terhadap kualitas dan pelaksanaan program di lapangan.
“Pengawasan selalu kami lakukan. Sejauh ini hasilnya positif dan bermanfaat. Jika ada masukan, kami langsung koordinasikan dengan pihak eksekutif,” jelasnya.
Menutup kunjungan, Sri Hartini menyampaikan harapan agar masyarakat dapat memahami manfaat program MBG ini.
“Kami berharap masyarakat bisa memberikan penilaian dan tanggapan yang objektif terhadap program ini. Memang ada pro dan kontra, tapi kami ingin masyarakat memahami tujuan MBG — yaitu untuk menggerakkan ekonomi di tingkat bawah, dari petani, pemasok, hingga tenaga kerja,” pungkasnya.