Kakanwil BPN Jateng Tinjau Layanan Pertanahan Terbatas di Eks Karesidenan Semarang Selama Libur Lebaran
SEMARANG, JURNALJATENG.id- Guna memastikan kelancaran pelayanan pertanahan di tengah libur Lebaran, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Lampri, A.Ptnh, S.H, M.H, melakukan monitoring langsung ke tiga Kantor Pertanahan di wilayah eks Karesidenan Semarang pada Kamis 3 April 2025.
Dalam kunjungannya, Kakanwil didampingi Plt. Kepala Bagian Tata Usaha, Defiandi Gustian, dan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Eni Setyosusilowati.
Lampri mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses layanan pertanahan meskipun dalam suasana libur, sehingga berbagai urusan administrasi pertanahan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan meskipun dalam masa libur Lebaran.
Dengan demikian, mereka tidak perlu menunggu hingga liburan usai untuk mengurus keperluan administrasi tanah,” ujar Lampri pada awak media Kamis 3 April 2025.
Dia menjelaskan, agenda kunjungan mencakup tiga kantor pertanahan, yakni di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang.
Dalam tinjauannya, Kakanwil BPN Jateng melihat langsung jalannya pelayanan serta berdialog dengan petugas dan masyarakat.
” Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen BPN dalam memberikan pelayanan prima serta kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus pertanahan” katanya
Melalui program Layanan Mudik Lebaran ini, diharapkan masyarakat yang kembali ke kampung halaman dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengurus tanah mereka secara langsung tanpa melalui perantara.
Dengan demikian, proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.
Kakanwil BPN Jateng juga mengapresiasi dedikasi para petugas yang tetap bekerja di tengah libur Lebaran demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pelayanan yang optimal merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPN.
Dengan adanya layanan ini, Lampri berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dengan lebih mudah, serta menghindari keterlambatan dalam pengurusan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
