Menteri Nusron: Penyelesaian HGU dan Pemetaan Tanah di Riau Harus Jadi Prioritas

JURNALJATENG.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan penataan dan pemetaan pertanahan di Provinsi Riau.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau pada Kamis (24/04/2025).

“Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penataan Hak Guna Usaha (HGU) dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/ VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, terdapat 126 perusahaan di Riau yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU.

Menteri Nusron meminta jajaran Kanwil BPN untuk segera mengkategorikan perusahaan-perusahaan ini berdasarkan lokasi—apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan.

Baca Juga  Dapat Vaksin Pertama Di Jateng, Ganjar: Rasanya Kaya Digigit Semut

“Identifikasi harus dilakukan: mana yang HGU-nya terbit sebelum kawasan hutan ditetapkan, dan mana yang terbit sesudahnya. Berdasarkan MoU dengan Kementerian Kehutanan, HGU yang terbit lebih dulu dari penetapan kawasan hutan tetap diakui,” tegasnya.

Tak hanya itu, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya percepatan pendaftaran tanah.

loading...

Di Provinsi Riau, dari estimasi total 3,531 juta bidang tanah, baru sekitar 2,152 juta (60,93%) yang telah terdaftar.

“Sisa 1,4 juta bidang tanah masih berpotensi untuk didaftarkan. Artinya masih ada 39% yang perlu dipetakan dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Baca Juga  Peringati Hari Aids, Puskesmas Gubug 2 Gelar Senam Bersama Dan Baksos

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti data 126 perusahaan yang belum memiliki HGU.

“Hasil verifikasi menunjukkan: 56 perusahaan telah terbit SHGB, 13 belum mengajukan HGB, 10 telah terbit SHGU, 25 dalam proses HGU, 19 belum mengajukan HGU, dan 3 perusahaan tidak memiliki data,” jelas Nurhadi.

Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, beserta jajaran.

Pembinaan ini turut dihadiri para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau