Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Riau Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembaruan Data Pertanahan

JURNAL JATENG.id– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau para kepala daerah di Provinsi Riau untuk aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pembaruan data pertanahan.

Imbauan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi bersama Gubernur Riau serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau di Aula Kantor Gubernur Riau, Kamis 24 April 2025 lalu

Nusron meminta kepada Pemerintah Daerah agar mendorong masyarakat untuk mengecek dan menyerahkan sertipikat lamanya agar dapat diganti dengan sertipikat baru.

” Ini terkait dengan sertipikat KW 4, 5, dan 6 yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997 dan umumnya belum dilengkapi peta tanah,” jelas Menteri Nusron dalam rilis resmi kementerian ATR BPN Sabtu 26 April 2025.

Baca Juga  Bupati Kendal, Meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber

Dia menjelaskan sertipikat KW 4, KW 5, dan KW 6 merupakan dokumen pertanahan lama yang terbit sebelum sistem pendaftaran tanah modern diberlakukan.

Karena itu, Nusron menekankan pentingnya memperbarui data pertanahan dengan sistem berbasis teknologi agar lebih akurat dan mutakhir.

Ia juga menyampaikan, saat ini 67,07% Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Riau telah terdaftar, dan 65,36% telah bersertipikat.

loading...

Sementara itu, sertipikat KW 4, 5, dan 6 masih mencakup 17,23% bidang tanah yang terdaftar, setara dengan 523.148 bidang tanah seluas 370.753,86 hektare.

Lebih jauh, Nusron menekankan bahwa layanan pertanahan tak hanya soal legalitas dan kepastian hukum, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Baca Juga  Caleg PKB Dapil 1 Nanang,Serap Aspirasi Warga Dan Sosialisasi Cara Pencoblosan

Ia mencatat, sepanjang 2024, layanan pertanahan di Riau menyumbang penerimaan sebesar Rp398 miliar dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Rp19 triliun dari Hak Tanggungan.

“Inilah mengapa kerja sama dari seluruh kepala daerah sangat kami butuhkan untuk memperkuat layanan pertanahan,” tegas Nusron.

Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra beserta jajaran.

Hadir pula Gubernur Riau Abdul Wahid serta para kepala daerah se-Provinsi Riau.