FPG Corner II: Golkar Jateng Bahas Aturan Transportasi Online, Driver Ojol Sampaikan Keluhan

SEMARANG, JURNALJATENG.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah menggelar FPG Corner II bertema “Menyalurkan Aspirasi, Mengawal Regulasi, dari Jawa Tengah untuk Undang-Undang Transportasi Online Indonesia” di Lobi DPRD Jateng, Selasa (23/9/2025).

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Peneliti Transportasi Undip Dr. Okto Risdianto, Kepala Dinas Perhubungan Jateng Arief Djatmiko,

Kepala Biro Hukum Pemprov Jateng Haerudin, Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh, dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono.

Sejumlah driver online juga hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, menegaskan Fraksi Partai Golkar telah menyerap berbagai persoalan terkait transportasi online.

Hasil masukan dari forum ini, kata dia, akan ditindaklanjuti pekan depan dalam pertemuan dengan Fraksi Golkar DPR RI.

“Kita banyak mendengar masukan dari saudara-saudara kita para pelaku transportasi online. Minggu depan kita akan bertemu dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menindaklanjuti masukan tersebut,” ujarnya.

Saleh menyoroti masih adanya kekosongan regulasi transportasi online.

Meski isu ini sudah masuk Prolegnas 2025, percepatan pembahasan, menurutnya, sangat bergantung pada dorongan masyarakat serta komitmen DPR RI.

Lebih jauh, ia menyebut persoalan transportasi online tidak hanya menyangkut BPJS dan keselamatan, tetapi juga tarif per menit dan per kilometer yang masih dikeluhkan driver.

Masukan itu dinilai penting untuk dijadikan bahan pertimbangan penyusunan undang-undang.

Terkait kemungkinan Perda transportasi online di Jateng, Saleh menegaskan hal itu tidak memungkinkan tanpa payung hukum undang-undang.

“Kalau DPRD dan pemerintah daerah membuat Perda tanpa cantolan undang-undang, pasti ditolak Kemendagri. Jadi harus ada undang-undangnya dulu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, menilai forum ini merupakan respons terhadap isu yang berkembang, khususnya soal keadilan antara driver online dan aplikator.

“Insyaallah daftar masalah sudah kita kumpulkan. Minggu depan akan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan ke Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Harapannya bisa mempercepat lahirnya undang-undang dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan bagi driver online,” kata Ferry.

Di sisi lain, Koordinator Ojol Jateng, Thomas Aquino, mengungkapkan keluhan para driver terhadap sejumlah kebijakan aplikator, salah satunya program Grab Akses Hemat.

“Kami harus membayar Rp13.000 per hari, kalau sebulan jadi Rp390 ribu. Itu bisa untuk kebutuhan rumah tangga. Karena terbebani, banyak driver akhirnya mengabaikan faktor keselamatan,” ungkapnya.

Selain itu, para driver juga menyoroti skema insentif yang dinilai merugikan.

“Dulu insentif masih jelas, sekarang seperti prank. Target sudah dikejar, tapi kalau lewat satu menit saja, bonus hangus,” tambah Thomas