Komisi E DPRD Jateng Tinjau Upaya Pengentasan Kemiskinan di Wonosobo dan Temanggung
JURNALJATENG.id – Dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi program percepatan penanggulangan kemiskinan, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke dua kota kabupaten di Jawa Tengah.
Kota yang pertama di kunjungi adalah kota Wonosobo dengan meninjau ke Balai Desa Pesodongan kecamatan Kaliwiro kabupaten Wonosobo, pada Senin (3 Maret 2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dan disambut oleh Suratno selaku Kepala Desa Pesodongan , beserta jajaran perangkat desa.
Dalam diskusi tersebut, Suratno menyoroti pentingnya perubahan pola pikir penerima bantuan sosial agar lebih mandiri dengan memanfaatkan potensi ekonomi desa, seperti peternakan kambing perah dan pertanian salak.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mulai berinovasi dengan potensi yang ada.
Susu kambing perah dan salak bisa menjadi komoditas unggulan jika dikelola dengan baik,” ujar Suratno.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, menekankan bahwa keterlibatan anak muda dalam pemasaran digital dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan produk lokal.
“Generasi muda perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam memasarkan hasil pertanian dan peternakan desa. Digital marketing bisa membuka peluang lebih besar bagi produk Desa Pesodongan di pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah desa mengusulkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah di daerah tersebut.
Saat ini, jumlah siswa SMA/SMK dan anak tidak sekolah (ATS) di Wonosobo mencapai 36.215 anak, sementara kapasitas sekolah hanya 35.100, sehingga 1.115 anak belum bisa melanjutkan pendidikan.
Pada hari berikutnya, Selasa 4 Maret 2025 Komisi E melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Temanggung dan diterima oleh Wakil Bupati Nadia Muna.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Nadia Muna mengungkapkan bahwa pada 2024, tingkat kemiskinan di Temanggung tercatat sebesar 8,67%, lebih rendah dibandingkan angka provinsi (10,47%) dan nasional (9,03%).
“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Nadia.
Komisi E DPRD Jawa Tengah berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi ini.
