Realisasi Program MBG di Semarang Baru Capai 50 Persen, DPRD Dorong Percepatan
SEMARANG, JURNAL JATENG.id– Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo di Kota Semarang baru mencapai sekitar 50 persen dari target penerima manfaat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menyebut capaian tersebut masih jauh dari harapan sehingga perlu dilakukan percepatan melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Realisasi penerima manfaat MBG di Semarang baru menyentuh sekitar 50 persen dari target yang ditentukan. Karena itu, koordinasi lintas-OPD harus segera diperkuat,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama sejumlah OPD dan Korwil SPPG Kota Semarang, Senin (3/11/2025).
Di lapangan, kata Mualim, masih ditemukan sejumlah hambatan, mulai dari urusan dapur hingga perizinan.
Sejumlah Sarana Produksi Pangan Gizi (SPPG) belum selesai dibangun dan belum seluruhnya memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat utama sebelum dapur MBG dapat beroperasi.
“SLHS itu terkait kondisi bangunan, IPAL, sampai hasil uji laboratorium air. Tidak boleh diterbitkan sebelum tiga syarat ini terpenuhi,” tegasnya.
Komisi D mendorong agar Korwil SPPG lebih intens berkoordinasi dengan OPD teknis agar pembangunan fasilitas dan penerbitan sertifikat sesuai aturan, namun tidak berlarut-larut.
Selain aspek teknis, Mualim juga menyoroti pentingnya dampak ekonomi lokal.
Program MBG, menurutnya, harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan pangan seperti sayur, telur, dan beras.
“Program ini harus berputar di ekonomi lokal,” tandasnya.
Komisi D juga mengingatkan Dinas Pendidikan agar memastikan data penerima manfaat benar-benar valid dan merata.
Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap bulan.
“Kalau semua duduk bersama, koordinasi lebih mudah. Tadi sudah ada komitmen: BGN percepat pembangunan, Dinas Kesehatan percepat SLHS, semua sesuai aturan,” jelas Mualim.
Sementara itu, Anggota Komisi D, Arya Setya Novanto, meminta Satgas MBG Kota Semarang yang diketuai Wakil Wali Kota agar aktif berkomunikasi dengan seluruh OPD terkait.
Ia menilai masih ada kelompok sasaran yang belum tersentuh, seperti pesantren, PAUD-TK, dan sekolah inklusi.
“Program ini bagus untuk perbaikan gizi anak, tapi penerimanya harus merata,” ujarnya.
Arya juga menekankan pentingnya kontrol ketat agar pelaksanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menimbulkan masalah seperti di beberapa daerah lain.
“Satgas harus memastikan makanan yang dibagikan berkualitas baik, aman dikonsumsi, dan sesuai standar,” pungkasnya.