Presiden : kalau Ada Niat Untuk Korupsi, Ada Mens Rea, Maka Silakan Bapak Ibu Digigit Dengan Keras

jurnaljateng.id, Saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya. Sebanyak 215 negara harus menyelamatkan warganya dari ancaman pandemi Covid-19 sekaligus berjuang menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat, termasuk negara kita Indonesia, yang harus mampu meresponsnya dengan cepat dan tepat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2020.

“Semua itu membutuhkan respons pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di bidang kesehatan kita harus mengendalikan Covid agar tidak menyebar lebih luas. Yang sehat jangan tertular dan yang sakit kita rawat sampai sembuh,” kata presiden, Joko Widodo.

Begitu juga di bidang sosial ekonomi, bagi warga yang kurang mampu, warga yang terkena dampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung mendapat bantuan sosial dan perlindungan dari pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan berbagai sektor, baik informal, UMKM harus tetap bertahan, dan para pelaku usaha tetap menjalankan usahanya tanpa henti sehingga PHK masal bisa dihindari.

“Di bidang sosial ekonomi kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak Covid untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari,” jelasnya.

Baca Juga  FORKOMDILMAS Sumber Kekuatan Perjuangan Ketidakadilan Di Masyarakat

Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa semua langkah yang diambil pemerintah dengan cepat dan tepat tersebut harus akuntabel. Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Prosedur yang sederhana serta tidak berkesan mempersulit, dimaksimalkan untuk kebutuhan dan kehidupan rakyat.

“Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

loading...

Presiden juga mengajak semua pihak yang hadir di Rakornas tersebut untuk melakukan pengawalan serta mengawasi dengan baik dan benar, agar dana yang sangat besar tersebut tepat sasaran, dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Presiden meminta agar para pengawas dan semua pihak untuk mengawasi dana tersebut, penegak hukum mengedepankan aspek pencegahan.

“Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Baca Juga  Pemerintah Kota Salatiga Keluarkan Peraturan Protokol kesehatan Covid-19 Era New Normal

Sekali lagi presiden menegaskan, bahwa dalam kali ini pemerintah tidak main-main, dalam soal pertagungjawaban pengelola dana percepatan Covid-19. Dalam hal ini pencegahan harus di utamakan, pengelolaan yang baik harus di utamakan. Tetapi jika masih tetap ada yang melakukan kurupsi atau indikasi melakukan kurupsi, Presiden mempersilahkan melakukan penindakan dengan tegas tanpa pandang bulu, uang negara harus di selamatkan.

“Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras,” tambahnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak “menggigit” orang yang tidak salah dan tidak menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana tugas. Presiden juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) fokus kepada pencegahan dan perbaikan tata kelola.

Baca Juga  Sebagian Warga Jepara, Meragukan Kematian Akibat Covid-19, ini Jawabnya.

“Selain itu, kerja sama dan sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antaraparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus terus kita lanjutkan. Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju,” tandasnya. (SETPRES/HEND)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *