Sekolah Rakyat Untuk Bangsa Berdaulat
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama menteri kabinet merah putih, lagi gencar berupaya memajukan sektor pendidikan.
Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat (SR).
Program itu berupa fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Sederhananya sekolah rakyat berupa sarana pendidikan asrama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, dan direncanakan akan beroperasi mulai tahun ajaran 2025-2026.
Serasa tidak cukup dengan program makan siang gratis dari janji awal kampanye.
Pemerintah juga akan memberi sarana pendidikan, asrama, buku, juga makan gratis dalam program sekolah rakyat dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas,
melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Tidak salah, program itu sejalan dengan tekad awal masa kepemimpinan Prabowo untuk membawa bangsa Indonesia berdaulat dari sektor pendidikan.
Melalui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sudah bergerak cepat memaparkan konsep sekolah rakyat kepada para kepala daerah.
Sudah ada 53 sekolah yang akan segera diresmikan, dan segera menyusul sebanyak 147 sekolah.
Angka itu sesuai target Presiden, dengan terbangunnya 200 gedung SR setiap tahunnya dan dapat diakses 1000 siswa di tiap gedungnya.
Patut didukung.
Kenapa patut didukung, Badan perencanaan pembangunan Nasiolan (Bappenas) menyusun strategi menuju Indonesia emas 20245 yang berdaulat, maju, adil dan makmur, salah satunya melalui sektor pendidikan.
Tidak perlu jauh-jauh, sebenarnya bisa menilik janji sektor pendidikan setelah 100 hari masa kepemimpinan Prabowo.
Makan siang gratis, membangun SMA unggulan, membangun 300 fakultas kedokteran, dan menaikkan gaji guru setidaknya bertahap mulai bergerak.
Niat mulia akan menemui jalannya, atas nama kedaulatan bangsa semoga program itu terwujud.
Menyiapkan Guru Berkualitas
Penulis meyakini bahwa pemerintah tidak akan berkeringat jika harus menyiapkan gedung memadai dan fasilitas tercukupi.
Namun, akan terkuras energinya jika harus menyiapkan guru berkualitas.
Salah satu point penting menciptakan ekosistem pendidikan yang baik adalah memastikan pendidik yang unggul terampil atau guru yang mampu dan mau.
Langkah pemerintah dalam menyiapkan ketersediaan guru dengan cara rekrutmen prioritas aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum ada penempatan.
Di sisi lain pemerintah juga membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan guru (PPG) yang belum ASN maupun PPPK.
Syaratnya telah lulus sertifikasi PPG, bersedia mengajar penuh waktu, mampu mengampu beberapa mata pejaran, memiliki empati sosial, dan diutamakan terdekat dari lokasi atas alasan mobilitas.
Sekurangnya dibutuhkan 1000 guru untuk 53 sekolah rakyat yang siap beroperasi.
Rinciannya adalah 700 guru formal dan 300 guru khusus pembentukan karakter.
Menurut Menteri pendidikan dasar dan menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti, nantinya hasil seleksi guru tidak berstatus ASN maupun P3K, namun hanya dikontrak untuk mengajar membangun karakter di sekolah rakyat, meski dengan iming-iming gaji senilai Upah Minimum Regional (UMR).
Bagi penulis, seharusnya guru ditempatkan di posisi yang lebih mulia dengan mengangkatnya sebagai P3K bahkan ASN.
Mengapa demikian, menurut al-Ghazali guru merupakan pekerjaan mulia sehingga pantas dimuliakan.
Jerih payah guru memberikan garansi kecerdasan bagi generasi bangsa kedepan,
sedangkan profesi guru tidak diberi garansi yang layak oleh pemerintah.
Demi Kedaulatan Bangsa Prof. M. Nuh selaku ketua tim formatur sekolah rakyat menegaskan bahwa program ini untuk melengkapi akses pendidikan bagi anak yang belum sekolah.
Bukan untuk menggantikan sekolah yang sudah ada.
Namun yang perlu dipahami oleh pemerintah, bahwa sebelum SR digagas, sudah ada sekolah negeri yang bahkan jika ditelisik tidak sedikit yang terbengkalai kekurangan siswa.
Nah harusnya dipertimbangkan, merevitalisasi sekolah negeri atau membangun sekolah baru?J
Jika program SR dikejar demi kedaulatan bangsa, memang seluruh pihak harus bahu-membahu mendukung itu.
Namun tidak lupa ingatan sektor pendidikan memiliki program pendidikan yang sudah berjalan.
Jika meniadakan program lama kemudian memaksakan program baru, artinya itu program instan yang rawan gagal.
Semoga tidak!
Bagaimanapun juga angka putus sekolah anak di Indonesia tidak sedikit.
Terbukanya ruang belajar gratis, apalagi dengan sistem boarding school menurut Mensos Gus Ipul, maka kesempatan untuk mencerdaskan bangsa lebih terbuka.
Melalui SR, perkembangan pendidikan anak lebih mudah terkontrol, dan ada peluang orang tua siswa bisa berkembang segi ekonominya karena tidak dibebankan biaya pendidikan anak.
NINA NURHASANAH
UPT SDN Gandayasa kec Cikeusal Kab Serang Banten