Per 25 Juni 2020 pendaftaran PPDB Jateng Ditutup, Verifikasi Secara Berlapis
Semarang, jurnaljateng.id, Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/ SMK Negeri di provinsi ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa prihatin dengan banyaknya indikasi penggunaan data aspal alias asli tapi palsu yang disampaikan saat melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/06/2020) petang.
Ia memastikan, akan melakukan pencoretan terhadap mereka yang berbuat curang. Selain itu, Ganjar mengaku sangat intens memantau proses PPDB tahun ini.
Dia selalu melaukan evaluasi setiap hari. Dalam pantauannya problem yang banyak muncul adalah tentang surat keterangan Domisili (SKD).
“Data yang saya terima ada 13.834 pendaftar menggunakan (SKD), dan 1.007 (pendaftar) di antaranya beralih. Kalau beralih itu indikasinya dia merasa bersalah,” ujarnya.
Perlu diketahui, pada PPDB 2020-2021 jalur zonasi (berdasarkan jarak sekolah ke kantor kelurahan tempat tinggal) dijatah minimal 50 persen.
Ganjar menegaskan, per 25 Juni 2020 pendaftaran PPDB ditutup. Namun, proses verifikasi secara sistem tetap berjalan. seleksi juga dilakukan oleh sekolah-sekolah, dengan melakukan verifikasi langsung.
“Cara-cara seperti ini adalah bagian yang mengkhawatirkan kalau punya calon siswa yang kurang berintegritas. Ini pasti bukan siswanya tapi orang tuanya. Itulah mengapa pendidikan tanggung jawab orang tua,” jelas Ganjar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri mengatakan, verifikasi akan dilakukan secara berlapis.
“Verifikasi kami lakukan berulang double check (pada 22-30 Juni), kemudian tanggal 1-8 Juli kami lakukan verifikasi lagi. Apabila ditemukan ada kesalahan data maka akan di-kick,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, pendaftar PPDB 2020 mencapai 594.804 orang. Sementara, daya tampung SMA dan SMK tahun ini adalah 208.215 orang, terdiri dari SMA 111.547 orang dan SMK 96.668 orang. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 216.156 orang.
Jumeri mengatakan, PPDB tahun ini sangat berat lantaran proses pelengkapan data dilakukan dengan daring. Oleh karenanya, ia memperkirakan akan banyak warga yang protes.
“Yang dicoret bisa saja menuntut, namun kita siap bila digugat,” pungkas Jumeri. (KIJT/JJID)
