Evaluasi Triwulan I 2025: Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran 33,75%

JURNALJATENG.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah dilakukan efisiensi mencapai Rp4,44 triliun.

Dari jumlah tersebut, serapan anggaran hingga Triwulan I tahun 2025 telah mencapai 33,75%.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin (21 April 2025.

“Sampai saat ini, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp1,49 triliun atau setara 33,75%.

Sementara capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp880 miliar atau 27,40%,” jelas Menteri Nusron dalam rapat yang membahas evaluasi capaian program kerja dan pelaksanaan anggaran Triwulan I 2025.

Menteri Nusron menambahkan bahwa legalisasi hak atas tanah masih menjadi prioritas utama.

Hingga pekan kedua April 2025, sebanyak 121,64 juta bidang tanah (94,4%) telah terdaftar dari target 126 juta bidang.

loading...
Baca Juga  Kanwil BPN Jateng Gelar Sosialisasi Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Dashboard Eksistensi

“Kami juga tengah memprioritaskan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah. Hingga saat ini, telah diterbitkan 267.994 sertipikat tanah wakaf dan 8.226 sertipikat untuk rumah ibadah,” ujar Menteri ATR/ Kepala BPN.

Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, Kementerian ATR/BPN terus menjalankan program strategis.

Salah satunya adalah peluncuran program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia.

“Program ILASP bertujuan memperkuat tata ruang berbasis iklim dan administrasi pertanahan.

Proyek ini berlangsung lima tahun dengan pendanaan pinjaman sebesar 653 juta USD, dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Informasi Geospasial,” kata Nusron.

Program ini mencakup penyusunan RDTR seluruh Indonesia, penguatan hak atas tanah termasuk pendaftaran tanah ulayat, percepatan PTSL, serta pengukuran batas wilayah hutan, transmigrasi, dan APL agar tidak tumpang tindih di masa depan.

Baca Juga  DPMPTSP Kendal Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi capaian positif Kementerian ATR/BPN.

“Kami mengapresiasi kinerja ATR/BPN di tengah sorotan publik terhadap isu pertanahan, termasuk penyelesaian isu SHGB di atas laut yang ditangani dengan baik oleh Menteri Nusron,” ucap Rifqi.

Ia juga menyoroti konsistensi Kementerian dalam memastikan penegakan hukum atas hak tanah, termasuk penyelesaian status legalitas kebun sawit yang belum memiliki HGU.

“Seperti yang disampaikan dalam RDP sebelumnya, ada sekitar 194 badan hukum yang belum memiliki HGU.

Pengaduan yang masuk ke Komisi II juga telah ditangani dan bisa segera dipublikasikan prosesnya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga  Bawaslu Kendal Gelar hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024