DPRD Kendal Bersama Pemkab Penetapan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wakil bupati kendal H.Windu Suko Basuki, membacakan penetapan bersama Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kendal pada Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis (19/10/2023).

JURNALJATENG.ID,KENDAL– DPRD Kendal bersama Pemerintah Kabupaten kendal telah menetapkan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kendal pada Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis (19/10/2023).

Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama DPRD Kendal dengan Bupati Kendal tentang Raperda ini.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki mengatakan, bahwa dengan persetujuan bersama ini diharapkan dapat terwujudnya regulasi daerah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Terwujudnya regulasi daerah ini untuk mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah. “Persetujuan bersama Raperda ini akan terwujudnya peningkatan fiskal dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah,” katanya.

Baca Juga  Hendi Memutuskan Soal PPKM di Kota Semarang

Wabup Basuki berharap, agar masyarakat menyadari jika nanti ada perubahan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar. Pasalnya, adanya kenaikan pajak daerah ataupun retribusi daerah tujuannya untuk meningkatkan PAD, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Mudah-mudahan masyarakat menyadari, bahwa kebijakan ini untuk kepentingan masyarakat juga,” harapnya.

Ketua Pansus 3 DPRD Kendal yang membahas Raperda ini, Mahfud Shodiq mengatakan, untuk Raperda ini pihak dewan memberikan rekomendasi kepada Pemda Kendal agar berkomitmen untuk membuat kebijakan yang berasas keadilan terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah, berupa stimulus atau insentif bagi masyarakat yang tidak mampu.

loading...
Baca Juga  Polresta Banyumas Tangkap Residivis Pelaku Curat Pembobol Rice Mill

Khususnya dalam menentukan besaran pajak lahan pertanian dan peternakan, pemerintah harus mempertimbangkan penataan klaster tanah dalam pemberian stimulus bagi lahan yang produktif maupun yang tidak produktif dengan ketentuan yang berlaku. “Adanya Raperda ini tidak akan memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan, dengan diberlakukannya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan ada peningkatan dan penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, OPD terkait agar selalu meningkatkan pelayanan masyarakat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

“Nanti harus ada evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan penerapan aturan di lapangan tentang kondisi riil di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menambah beban masyarakat,” pungkasnya. (JJID/SFK)

Baca Juga  30 Formasi CPNS dan PPPK Nihil Pelamar