JURNAL JATENG ID

INVESTIGASI MENDALAM DAN BERIMBANG

KKN Undip Covid-19-Jurnaljateng-2
Saintek 

Pandemi Covid-19, Pembatasan Berujung Peniadaan Kegiatan Masyarakat

redaksi 436 Komentar , , , , ,

Mahasiswa KKN TIM II Undip 2021 Berikan Edukasi dan implementasi Terkait UU No.19/2016 Tentang ITE, “7 Instruksi Ganjar, dan Instruksi Walikota Semarang Sesuai dengan Peraturan Walikota No.1/2021

JURNALJATENG.ID, SEMARANG – Pandemi Covid-19 saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi Masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 jumlahnya bertambah 47.791 menjadi 3.287.727 kasus, diantaranya Pasien sembuh bertambah 43.856 menjadi 2.640.676 orang, Pasien meninggal bertambah 1.824 menjadi 88.659 orang, Kamis (29/7/2021).

Hal tersebut membuat semua sektor kehidupan masyarakat dirugikan, belum lagi negara selaku penjamin kehidupan sosial belum melaksanakan kewajiban tersebut dengan optimal, sesuai dengan pasal 28 B UUD NRI 1945.

Salah satu faktor tingginya angka kematian yang diakibatkan oleh Covid-19 adalah kurang tertibnya masyarakat menjalankan arahan-arahan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Para Pemangku Kebijakan terkait. Hal tersebut dikarenakan tingginya rasa ketidakpercayaan akan hadirnya Covid-19, serta dampak bahaya yang dapat ditimbulkannya. Pernyataan tersebut dapat dipertegas dengan beredarnya hoax, atau dapat disebut sebagai disinformasi di tengah Masyarakat Indonesia.

Baca Juga  10 Layanan Penyimpanan Cloud Gratis Untuk Berbagai Gadget

Menurut UU No. 11/2008 Tentang ITE, definisi hoax atau berita bohong adalah berita informasi palsu, atau fakta yang dipelintir, atau direkayasa lalu sengaja disamarkan layaknya kebenaran.

Menurut Dewan Pers, salah satu ciri dari informasi palsu/hoax adalah “mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan”. Data/statistic menjabarkan bahwa saluran penyebaran hoax paling besar terjadi dalam dunia maya, atau dapat dikatakan penyebaran hoax terbesar melalui sosial media yaitu 92,40%. (sumber :penjelasan dewan pers dan pendalaman daripada UU No.11/2008 Tentang ITE).

Mengetahui kondisi yang begitu signifikan/genting tersebut, Aditya Fauzi Indarto, salah satu Mahasiswa KKN TIM II Universitas Diponegoro 2021 melakukan aksi turun ke Masyarakat Srondol Wetan guna memberikan edukasi sekaligus langkah preventif guna menekan informasi-informasi palsu/hoax yang beredar dimasyarakat khususnya daerah RW 12 Srondol Wetan.

loading...

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat-masyarakat yang ‘menggampangkan’ adanya Virus Covid-19 dan masyarakat yang bekerja di sektor lapangan, yang tidak menghiraukan, bahkan tidak peduli mengenai Covid-19 ini. Ditambah dengan adanya varian baru dari virus ini, membuat angka penyebaran sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan lebih membahayakan dari sebelumnya.

Baca Juga  Kecangihan Kapal Selam Alugoro-405 Buatan PT PAL Indonesia

Dengan adanya kebijakan PPKM atau lebih dikenal dengan ‘pembatasan’ yang berimplikasi pada kebijakan ‘social distancing’ ini tentu merugikan banyak masyarakat, apalagi pemerintah belum optimal dalam memberikan bantuan secara merata. Peraturan Walikota Semarang No.1/2021 dan instruksi dari Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang dikenal dengan ‘7 Instruksi Ganjar’ ini merupakan dua kebijakan yang dapat menjadi alternatif untuk mengurus sektor perekonomian masyarakat, khususnya yang ada di Kota Semarang.

Edukasi yang diberikan yaitu mengacu pada pasal 12 angka (5) Peraturan Walikota Semarang No.1/2021 yang dimana sektor UMKM ditengah kondisi pandemik pun tetap masih bisa melaksanakan kegiatan perekonomian dengan ‘layak, sehingga stabilitas perekonomian yang hadir pun sama-sama dapat terjaga. Definisi layak yang dimaksud disini adalah tidak menghancurkan anggaran/pendapatan yang seharusnya pedagang terima.

Meskipun dalam kondisi diberlakukannya PPKM, Kegiatan edukasi berjalan maksimal dengan sistem door to door kepada Masyarakat Srondol Wetan yang tidak taat kepada arahan-arahan yang sudah ditetapkan kepada pihak Kelurahan Srondol Wetan. Kegiatan edukasi ini sebagai bentuk implementasi dari pasal 28 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU No.11/2008 Tentang ITE sebagai bentuk penertiban dan penyadaran akan sanksi tegas yang dapat diakibatkan dengan adanya penyebaran informasi-informasi palsu/hoax.

Baca Juga  Gugatan Ke PT IMSS, Hakim: Penolakan Gugatan Belum Miliki Ketetapan Hukum

Penulis : Aditya Fauzi Indarto- Mahasiswa KKN TIM II Universitas Diponegoro 2021

Berita Lainya :

Kasus Vendor Gugat PT. IMSS Masih Jalan, Laporan ke Komut Sudah Selesai
Didesak Warga Dan Aktivis Lingkungan Hidup, Plt Bupati Pemalang Minta Waktu.
Forkommas Gelar Perayaan Natal Bersama Persekutuan Doa dan GBA
Polres Magelang Ungkap Kasus Pembacokan Kurang dari 24 Jam
Dandim 0736/Batang Letkol Arh. Yan Eka Semangati Petugas Dapur
Polsek Rowosari Temukan Korban MD, Diduga Terhanyut Arus Sungai
Presiden: Jangan Tergesa, Pastikan Keamanan dan Keefektifan Vaksin
Langgar Protokol, Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa Papua di Semarang
Ketua DPC PKB Kendal, Makmun Optimis Target 16 Kursi Pada Pemilu 2024
Eko Budi Utami, Tancap Gas Usai Dilantik Bupati Kendal

Anda Juga Mungkin Suka

Runtuhnya tembok Yerikho

Benarkah? Yerikho Runtuh Karena Kuasa Tuhan.

redaksi 373
5 hp klas menengah

5 Rekomendasi Smartphone Di Bawah 2 Jutaan Klas Menengah Di Akhir Juni 2020

redaksi
YouTube Meluncurkan Percobaan Konten Video Mirip TikTok

YouTube Meluncurkan Konten Video Mirip TikTok

redaksi

436 tanggapan untuk “Pandemi Covid-19, Pembatasan Berujung Peniadaan Kegiatan Masyarakat”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.